DEMOKRATISASI
Dikutip dari Rubrik POLITIK & HUKUM di Harian KOMPAS, Kamis, 26 Juni 2008 halaman 2.
JAKARTA, KOMPAS – Penetapan sistem demokrasi mayoritas dalam pemilu dan penerapan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan , sesuai dengan Perubahan UUD 1945, dinilai mengabaikan realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi mayoritas hanya cocok dilaksanakan dalam masyarakat yang homogen. Sistem presidensial hanya efektif dilaksanakan dalam sistem politik dwipartai.
Hal itu dikatakan mantan Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sofian Effendi dalam seminar Kebangsaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (25/6). Pembicara lain adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto.
Menurut Sofian, Indonesia dibangun berdasarkan pengelompokan agama, etnis, daerah, dan kelas sosial yang sangat majemuk. Kondisi ini menimbulkan mudah pecahnya ikatan bangunan sebagai negara bangsa.
Setiap kelompok memiliki aspirasi dan tuntutan yang berbeda sehingga penyalurannya tak bisa menggunakan sistem demokrasi mayoritas. Sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, seperti tercantum dalam naskah asli UUD 1945, dianggap para pendiri bangsa mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang ada.
Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tumbuh sebagai sikap asli bangsa adalah landasan untuk membangun model sistem pemerintahan yang stabil. Akan tetapi, elite justru menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang sebenarnya tidak berkesuaian.
Kwik Kian Gie menambahkan, arah Indonesia menjadi bangsa gagal semakin jelas. (MZW).
Dikutip dari Rubrik POLITIK & HUKUM di Harian KOMPAS, Kamis, 26 Juni 2008 halaman 2.
JAKARTA, KOMPAS – Penetapan sistem demokrasi mayoritas dalam pemilu dan penerapan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahan , sesuai dengan Perubahan UUD 1945, dinilai mengabaikan realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi mayoritas hanya cocok dilaksanakan dalam masyarakat yang homogen. Sistem presidensial hanya efektif dilaksanakan dalam sistem politik dwipartai.
Hal itu dikatakan mantan Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sofian Effendi dalam seminar Kebangsaan Indonesia untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (25/6). Pembicara lain adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto.
Menurut Sofian, Indonesia dibangun berdasarkan pengelompokan agama, etnis, daerah, dan kelas sosial yang sangat majemuk. Kondisi ini menimbulkan mudah pecahnya ikatan bangunan sebagai negara bangsa.
Setiap kelompok memiliki aspirasi dan tuntutan yang berbeda sehingga penyalurannya tak bisa menggunakan sistem demokrasi mayoritas. Sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, seperti tercantum dalam naskah asli UUD 1945, dianggap para pendiri bangsa mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang ada.
Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tumbuh sebagai sikap asli bangsa adalah landasan untuk membangun model sistem pemerintahan yang stabil. Akan tetapi, elite justru menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang sebenarnya tidak berkesuaian.
Kwik Kian Gie menambahkan, arah Indonesia menjadi bangsa gagal semakin jelas. (MZW).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar